Belum ada undang-undang yg mengatur tentang bitcoin
karena bitcoin kan masih belum di ilegalkan oleh pemerintah indonesia untuk penggunaannya
bitcoin masih simpang siur diindonesia, karena penggunanya sendiri belum terlalu banyak.
selain itu pemerintah juga tidak mendukung maupun melarang bitcoin jadi ya dinikmati saja dulu untuk sekarang mah
atensi pemerintah sudah ada, buktinya vip dibiarkan berdiri tegak. penyerapan sektor pajak dari vip pasti sangat besar.
keuntungan kita hanya pembebanan pajak negara hanya dari konversi btc ke fiat dan sebaliknya, dan tidak yang lain
pph belum bisa diterapkan dan walaupun sri mulyani-nya mau, itu belum tentu dapat atensi dari banggar dpr per partai yang kolot.