Neko-Neko, sampai kapanpun cryptocurrency tidak akan mendapatkan legalitas sebagai pembayaran ketika sifatnya masih desentralisasi untuk indonesia.
Sebenarnya pandang dari Cryptocurrency di indonesia sudah jelas, hanya sedikit penyempurnaan sedikit lagi apabila diperlukan dikemudian hari. Sampai kapanpun Cryptocurrency hanya menjadi aset saja,di karenakan sifat yang desentralisasi.
Berhubungan Pilpres yang artinya perdebatan yang sedang berlangsung, tidak ada hal yang membahas tentang cryptocurrency. Hanya memperbincangkan saja tentang Vol. Industri.
Hanya jokowi saja yang pernah berbicara tentang Cryptocurrency - Perkembangan Negara :
Kira Kira seperti ini yang saya kutip dari [1] detik finance :
Seperti advance robotic yang bisa mengambil alih peran manusia, begitupun artificial intelligence, dan virtual reality yang terus berkembang. Kemudian blockchain dan cryptocurrency mata uang tanpa bank sentral yang sekarang sedang ramai diperebutkan oleh banyak orang," ujar Jokowi di UI, Depok, Jumat (2/2/2018).
Penggunaan dari Technologi Blockchain bisa saja terpakai di kemundian hari, tapi untuk cryptocurrency sepertinya tidak begitu yakin akan dapat di implementasikan di masyarakat, terkecuali dengan sifat sentralisasi. Pengembangan pembayaran saat ini masih terfokus dalam lingkup sentralisasi, Seperti pembayaran menggunakan aplikasi(Itupun perkembangan dari Start-UP)
Mungkin sedikit OOT tapi bisa di hubungkan dengan cryptocurrency / alat pembayaran.
Apakah mungkin ini agak sulit apabila memang SDM pemerintahan tidak begitu mengikuti pengembangan teknologi. Sehingga menyebabkan cryptocurrency agak tidak diperhatikan oleh pemerintah?
Sri Mulyani pernah menyinggung hal ini kepada [2]PNS Kemenkeu :
"Tidak mungkin Kemenkeu punya gen digital kalau anda tidak memahaminya. Kita tidak mampu menyiapkan policy tentang digital payment, GoPay berbagai macam, Ovo, kita seperti digiring," ujar dia.
[1]
https://finance.detik.com/moneter/d-3846677/jokowi-buka-suara-soal-peredaran-bitcoin-apa-katanya[2]
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4424794/gopay--ovo-laris-manis-sri-mulyani-minta-pns-kemenkeu-gerak-cepat