Di Indonesia legalitas kripto terbatas pada komoditas, bukan untuk alat pembayaran. Ini sudah tertuang dalam
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka
Edaran resmi bisa unduh disini: UNDUH
Di Indonesia segala transaksi jual beli harus dengan Rupiah. Karena Rupiah satu-satunya pembayaran sah di Indonesia. Ini sudah tertuang pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Libra, BTC, ETH, Dollar, Euro dll, tidak akan pernah sah dijadikan alat pembayaran/digunakan untuk bertransaksi di Indonesia, selama belum ada perubahan isi UU tersebut. Jika ada yang melanggar tentu konsekuensinya adalah pidana.

Jadi, selama kita bertransaksi tidak menggunakan Libra, dan hanya berinvestasi pada Libra itu masih berada pada jalur hukum yang benar di Indonesia. Ini berlaku untuk semua kripto/valas yang diperdagangkan di Indonesia atau di bursa internasional yang bisa diikuti masyarakat Indonesia.

Mengirim/menerima Libra/kripto dari luar/dalam negeri tentu boleh, ini sama halnya kalau kita mengirimkan/menerima mata uang asing ke luar/dalam negeri. Tentu saja harus dikonversi ke Rupiah terlebih dahulu jika ingin dijadikan alat pembayaran/transaksi di Indonesia.

CMIIW