Ndak ada patokannya yang mana yang seharusnya karena regulasi masing-masing negara berbeda. Tindakan yang dilakukan otoritas itu pasti sudah berdasarkan pertimbangan dan persetujuan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pembuat keputusannya. Misal di Indonesia yang memutuskan melelang atau tidak barang sitaan Bea cukai yaitu DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), turut dibantu juga oleh DJKN (Direktur Jenderal Kekayaan Negara). Coba agan lihat contoh kasus barang sitaan Harley-Davidson ini.

Khusus untuk kasus ini, saya setuju dengan mas Ulum. Nominalnya hanya 1.666. Jumlah yang sangat kecil dibanding dengan total keseluruhan supplynya. Jadi jelas tidak akan ada dampaknya. Apalagi untuk jangka panjang, untuk jangka pendek saja kelihatannya belum akan ada dampaknya.