kalau swasta tersebut pernah mengelola 500 juta data orang bolehlah dicoba, tapi kalau cuma 10 juta KTP doang, mending saya pilih KPU yang pernah mengelola data 190 juta orang.
Saya ga yakin dengan KPU, karena ini menyangkut uang, maka sudah sebaiknya memperhatikan recordnya institusinya. Memang benar apa yang disebutkan oleh mas Lj, tim IT yang ada di pemerintahan kita ini antara tidak bisa bergerak atau memang tidak mau bergerak. Contohnya sederhana, dari segi website saja, web-web pemerintah sering down. Disaat semua sudah ke HTML5 beberapa tahun lalu, sampe saat ini banyak website pemerintah yang masih "old school". Okelah digitalisasi rupiah itu baik, tapi yang saya perhatikan adalah, tim IT pemerintah memang cukup lambat dalam memerhatikan masalah keamanan dibandingkan dengan swasta. Yang jadi pertanyaan, siapa yang pantas?