Dari segi website saja, masalah lama sampe sekarang masih tetap sama, server sering down, ga tau kenapa. Nah, jika pemerintah ingin mengembangkan IDR digital berbasis Crypto, sedangkan sistemnya pastinya kan centralized, dan mungkin menjadi token backed IDR, kira-kira pemerintah kita bisa ga menggandeng blockchain developer lokal yang paham akan potensi eksploitasi smart contract dan ancaman-ancaman lainnya. Jika tidak ada, kira-kira bisa ga pemerintah menemukan dev luar yang kompeten dan memiliki kredibilitas untuk menjaga keamanan SC dari token IDR tersebut? Karena ini adalah posisi vital yang harus dimiliki oleh pemerintah untuk menjaga keamanan SC (jika kita berasumsi pemerintah memilih token).
gak mungkin dalam bentuk token di blockchain publik(ETH, dkk), TPS nya kekecilan, dan juga masalah sovereignity. e-wallet macam ovo, gopay dkk aja sekarang udah memproses ~5.2 Miliar transaksi
[1], itupun ditahun 2019, sekarang pasti udah mendekati ~10 Miliar per Tahun (akselerasi adopsi gara2 pandemi). butuh ~1000 TPS lah biat nangani peak-hours
gak bakal ada network crypto yang kuat diisi transaksi sebanyak ini. karena ini juga CBDC juga pasti centralized, sistem yang terdesentralisasi gak bakal kuat ngehandle network sepadet ini.
paling developmentnya juga konsultasi sama stellar/ripple labs, crypto paling ramah dengan pemerintah. Model/Desainnya juga paling niru negara lain.
[1]=https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200204112543-37-135041/gopay-ovo-cs-kian-populer-transaksi-tembus-rp-145-t