Negara segede ini punya SDM unggul, kalau cuma untuk menangani masalah skalabilitas crypto aja, saya rasa banyak. tapi tidak dibayar tentunya.
Pada akhirnya ini mesti dijadikan sebuah tender dan melalui proses lelang. Pastinya pemenang lelang juga dengan embel embel yang memiliki sebuah badan usaha diakui negara. Pada akhrinya juga jadi sebuah proyek, yang kita tahulah bagaimana proyek indonesia.
ya memang mesti ditender, karena UU mengharuskan tiap proyek pemerintah harus melalui proses lelang yang harus dikerjakan pihak ketiga untuk sebagai pencipta lapangan kerja dan bersifat netral. kalau tidak ditender tentu akan lebih berbahaya lagi jika dikerjakan sendiri oleh pemerintah.
Apa lagi blockchain ini barang baru dimana SDM yang bisa untuk mengelolanya masih sedikit. tentu butuh juga konsultan dan segala tetek bengek ahli dibidangnya.