Seharusnya mereka bisa satu suara, tidak ada miskomunikasi. Satu melarang satu mengijinkan sedang pemerintah memiliki rencana pungut pajak. Seharusnya pemerintah sebagai penguasa pemberi regulator kepada Bappeti harus memberi penekanan jika diijinkan. Mereka seharusnya memiliki satu suara yang sama jika pemerintah benar menerapkan regulasi pajak. Statmen larangan OJK dan Bank Indonesia itu tentu menjadi kontradiksi dengan rencana pemerintahan saat ini. OJK juga harus detail dan hati-hati memberikan statmen baik lisan atau tulisan, karena saat ini kabar-kabar snagt mudah dipelintir dijadikan berita negatif.
Kadang kedengarannya terkesan lucu, pihak Sri mulyani dan OJK mulai gencar membahas pajak crypto setelah mereka ketahui pendapatan dari crypto bisa di atas rata-rata. Coba aja kalo Ghozali gak viral mungkin pemerintah terlihat adem ayem saja. Sebagai warga negara yang baik tentu saja harus membayar pajak, tapi harus seimbang juga, pendapatan pajak per tahun harus transparan biar masyarakat yang membayar pajak tahu nominal pendapatan pajak setiap tahunnya.