Dan sebenernya kalo pemerintah mau memasukkan ke dalam kurikulum, gak perlu bingung juga bikin kurikulum atau silabus ya, tinggal comot dari situs PolTech atau yang diinfokan agan @abhiseshakana, lalu disesuaikan dengan pendidikan di Indonesia.
Tidak segampang itu, apa lagi harus dimasukan kurikulum karena harus sesuai dengan peraturan dan kepentingan. Kalau saya lihat dari zaman sekolah sampai sekarang, tiap tahun kurikulum berubah terus (tidak ada yang baku), jadi istilahnya, kurikulum lama dari zaman belanda aja masih gamang, apalagi kurikulum yang baru.
Sangat jarang pendidikan khusus ke arah situ, jadi setidaknya, belajar gratis materi blockchain yang disharing di atas ada sertifikat (e-sertifikat) atau cap basah dari pemilik course biar jika lulus nanti bisa dilampirkan untuk melamar perkerjaan.
Kalau untuk kursus yang berbayar ada juga yang menyediakan sertifikat kelulusan* seperti misalnya di Udemy, sementara kalau ditempat yang gratisan mungkin jarang yang sampai menyediakan fasilitas untuk itu. Dan agar sertifikat tersebut memiliki nilai lebih tentunya tempat belajarnya juga mesti yang sudah terpercaya.
Mungkin tidak seketat universitas harus berakreditasi ban-pt level A dan B, kalau sertifikat ya paling dilihat dari jebolan kursus mana. Tapi tentu kalau lebih bonafit/terpercaya pasti akan dipilih lebih dulu. Karena memang blockchain sendiri belum ada badan atau organisasi naungan semisal kayak TOEFL gitu atau punya sertifkat full stack developer (javascript) jebolan corse-net yang telah diakui international. dsb.