Pemerintah lebih mengedepankan program yang paling banyak dibutuhkan masyarakat Indonesia berdasarkan survei di lapangan, lebih umum dan banyak di cari oleh sarjana yang masih nganggur. Seperti yang dijelaskan Om @Husna QA, program 10 jenis pekerjaan yang dipilih di pelatihan prakerja berdasarkan keahlian sesuai dengan kebutuhan orang banyak dan tentunya banyak dicari perusahaan di Indonesia.


Pemerintah bukannya tidak memiliki orang yang expert di bidang crypto, tapi pemerintah punya alasan lain tidak memasukan cryptocurrency dalam pelatihan kartu prakerja. Naik turunnya aset crypto berdasarkan permintaan dan penawaran, jadi harga crypto ditentukan oleh kekuatan pasar. Selain itu BI dan OJK dengan kompak menegaskan bahwa cryptocurrency bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Bappebti hanya melegalkan perdagangan aset crypto di bursa berjangka Indonesia dan mengawasi pedagang aset crypto yang diperjualbelikan, dengan kata lain cryptocurrency dapat dikatagorikan sebagai aset komoditas. Alasan lain karena nilai cryptocurrency memiliki fluktuasi yang sangat tinggi, sewaktu-waktu bisa naik dan turun dengan cepat dan yang lebih parahnya lagi jika sudah tidak ada lagi orang di dunia ini yang menerima transaksi Cryptocurrency, maka aset maka aset crypto tidak akan ada harganya sama sekali.