Tetapi jika demikian sistemnya kerjanya, bukankah itu membuat sirkulasi pegawai membuat instansi sibuk mengurus pegawainya, jika tidak becus langsung pecat, akan menimbulkan kekurangan pegawai, ane pikir lebih baik di tekankan pada uji kompetensi pegawai di awal sebelum masuk menjadi ASN/PNS, mungkin itu lebih efektif dari sistem kekeluargaan dan relasi  , dan juga pendisiplinan kerja lebih di tekankan.
Dan ane juga mendengar bahwa ASN selanjutnya akan di ganti dengan Pegawai Negri Kontrak Kerja (PPPK) PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

Kita tahu bahwa KPK di awal memang cukup agresif dalam memberantas korupsi, banyak kasus yang di selesaikan pada waktu itu, saya mengingat hal itu, hampir setiap minggu dalam siaran berita di TV KPK melaporkan kasus korupsi dan menindaknya.
Beberapa tahun terakhir kasus-kasus korupsi seperti bias, dan pengusutannya lebih lama hingga tidak terselesaikan, karena sejak di berlakukannya bahwa KPK bukan lagi lembaga independen, hari ini berada di bawah pemerintahan, sehingga pemerintah memiliki banyak kesempatan untuk ikut campur dalam tata kelola lembaga KPK baik dari pegawai maupun dari kebijakan internal KPK dalam pengusutan atau penyelidikan setiap kasus korupsi, Yang saya tahu itu adalah alasan yang cukup kuat untuk melihat situasi KPK hari ini yang semakin melemah termasuk juga hak angket DPR terhadap lembaga KPK.