Tidak ada yang salah dengan sistem pemerintahan yang sudah berjalan puluhan tahun, hanya saja orang-orang atau oknum yang ada dalam pemerintahan yang salah. Mereka para koruptor tidak pernah berhenti menggelapkan uang rakyat selama sistem dijalankan oleh orang-orang yang salah, kong-kalikong sudah menjadi siklus yang mendarah daging yang sulit dihilangkan. Hakim, jaksa penuntut dan bahkan kepala lapas bisa disuap demi kepentingan koruptor.
Tidak ada yang menyalahkan sistem pemerintahan, akan tetapi diakui atau tidak sistem ini masih terdapat kelemahan, sehingga masih terdapat celah yang membuat koruptor berani melakukan korupsi. Jika bicara yang menjalankan sistem itu tidak terlepas dari perjanjian yang tidak tertulis, dimana para politisi yang memegang kekuasaan menitipkan orang-orang tertentu di tempat yang strategis. Politik telah hilang identitas karena saat mereka mencalonkan diri menggunakan uang besar dan biaya kos politik juga sangat besar, sehingga dari sinilah awal mulanya terjadi penyimpangan.
Korupsi tidak pernah hilang selama koruptor masih difasilitasi dengan sebagai macam kemudahan, mereka masih bisa hidup mewah dan mendapat perlakuan khusus meski hanya diam di balik jeruji besi. Korupsi sudah menjalar ke berbagai departemen pemerintah, oknum KPK [1] dan oknum polisi [2] juga tidak lepas dari korupsi. Mereka diberi tugas untuk membasmi tindak kejahatan korupsi malah mereka yang jadi koruptor.
Itu tidak terlepas dari sistem yang masih lemah dan para koruptor tingkat atas yang memiliki pengaruh dalam kekuasaan dapat di fasilitasi kemudahan di ruang tahanan. Sehingga yang terjadi tidak mempengaruhi dampak apapun dari masa tahanan yang mereka dapatkan, sebagai mana yang saya katakan sebelumnya dan yang dapat membasmi korupsi hingga ke akar rumput dengan cara hukuman mati.