Akhir akhir ini media sosial penuh dengan perdebatan menyusul mengakuinya Presiden Joko Widodo dan pemerintah atas terjadinya pelanggaran HAM yang terjadi dimasa lalu. Selengkapnya bisa melihat ini https://www.youtube.com/watch?v=FG910-JQuhA

Ada 12 pelanggaran berat yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo salah satunya pada peristiwa 1995 dan 1996. Peristiwa ini berkaitan langsung dengan salah satu partai yang sekarang terlarang di Indonesia. Dan beberapa hari lalu, tepatnya pada tanggal 30 September kita semua memperingati atas peristiwa itu yang lebih dikenal dengan G30S/PKI.
Sebenarnya dalam pidatonya, Jokowi tidak mengatakan secara spesifik pada pihak mana beliau mengatakan itu dan juga dari video yang saya lihat dan bahkan saya putar berulang ulang Presiden Jokowi tidak mengatakan permintaan maaf, namun tetap saja hal itu membuat  perdebatan di masyarakat karena masyarakat sendiri menilai pemerintah telah meminta maaf kepada salah satu partai yang melakukan gerakan pada saat itu. Bahkan beberapa dari mereka ikut mengomentari beberapa peristiwa pelanggaran HAM  yang terjadi dimasa pemerintahan Jokowi, dan salah satunya adalah pada saat Pemilu yang berlangsung 2019 silam.
https://talkimg.com/images/2023/10/06/PlLtD.png
^{Saya mengambil tangkapan layar ini pada salah satu komenan yang ada pada video yang saya tautkan di atas.}

Sementara itu, Kominfo mengklarifikasi atas beredarnya berita tersebut di halaman website milik mereka. https://www.kominfo.go.id/content/detail/49373/disinformasi-presiden-jokowi-minta-maaf-kepada-pki/0/laporan_isu_hoaks

Dari ini yang ingin saya tanyakan adalah apakah langkah pemerintah sudah tepat dengan melakukan ini atau tidak?
Dan jika memang ini sudah tepat, maka langkah apa yang harus dilakukan pemerintah agar peristiwa peristiwa pelanggaran HAM tidak terjadi lagi, khususnya di Indonesia?