-snip-
tetapi bitcoin dapat dianggap sebagai sebuah ancaman oleh lembaga keuangan terdahulu seperti bank dan lain semacamnya. Mereka mengkhawatirkan bitcoin bisa mengancam keberlangsungan lembaga keuangan dalam jangka panjang, ini termasuk tentang kemungkinan kalahnya persaingan antara bank dan sistem pembayaran terpusat lainnya oleh sistem pembayaran terdesentralisasi bitcoin.
Maka dari itu pemerintah bikin aturan untuk penggunaan crypto agar tidak terlalu bebas.
Exchange lokal sekarang sudah ada di bawah naungan BAPPEBTI semua karena pemerintah nerapi pajak untuk pengguna crypto.
Meskipun regulasinya cuman untuk komoditas, tapi itu cukup berpengaruh dan gak boleh jadi alat pembayaran selain rupiah.
Untuk sistem pembayaran Bitcoin yang terlihat menjadi sebuah ancaman tampaknya masih belum terlihat jelas.
Sistem pembayaran Digital seperti beberapa E-Wallet bahkan sekarang lebih cepat, tapi memang butuh KYC untuk bisa menggunakannya.
dan untuk Bitcoin terdesetraliasi dan memang cocok bagi mereka yang tidak ingin membagikan privasi mereka.
Lagipula asumsi tersebut telah menjadi alasan kuat mengapa beberapa negara tidak melegalkan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Mungkin Indonesia termasuk salah satunya juga.
Pemerintah ingin memiliki kuasa penuh atas uang yang digunakan oleh rakyatnya, Jadi regulasi tentang pembayaran yang sah hanya akan menggunakan rupiah.
Bitcoin dan mata uang digital lainnya cuman jadi opsi untuk investasi dan alat spekulasi.