Melalui sebuah langkah dan kebijakan juga program yang dilakukan pada era pemerintahan Presiden Jokowi ini seharusnya sudah dapat menjawab permasalahan kesenjangan sosial dan ketidaksejahteraan sosial. Pada era pemerintahan saat ini selain daripada program pembangunan yang berkelanjutan akan tetapi ada sebuah bukti nyata untuk menjawab permasalah ini yaitu pemerataan harga BBM subsidi dan non subsidi dan Dana Desa. karena dengan Permerataan harga BBM ini merupakan sebuah wujud nyata pemerataan energi di Indonesia. Dan seharusnya hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesehjahteraan sosial di setiap daerah. Karena tentunya dengan kebijakan BBM satu harga ini maka harga transportasi dan logistik akan menjadi lebih murah, sehingga dapat memungkinkan harga juga bisa diturunkan.
Info lebih lengkap, sumber; BBM Satu Harga: Wujud Nyata Pemerataan Energi di Indonesia

Begitupun dengan hadirnya ADD (Angaran Dana Desa) yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat di setiap tahunnya itu diharapkan bahwa dengan hadirnya kebijakan ini dapat menyelesaikan permasalahan kesenjangan ekonomi dan ketidaksejahteraan sosial di setiap daerah terpencil yang ada di Indonesia. Namun hal ini kembali lagi terhadap pemerintahan yang ada di setiap daerah, karena tanpa adanya pengelolaan yang baik maka yang namanya pertumbuhan ekonomi dan kesehateraan ekonomi di setiap daerah tidak akan pernah terwujud. Dan andai saja Dana Desa ini dapat dikelola dengan baik dan benar, maka bukan hal yang tidak mungkin bahwa kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan sosial itu dapat terwujud dengan segera. Seperti yang sedang viral baru-baru ini, dimana seorang Kepala Desa di Gresik, Jawa Timur yang mampu menciptakan Desa Miliarder, karena pemerintah Desa-nya mampu mengelola Dana Desa tersebut dengan baik dan benar.
Info lebih lengkap, sumber; Kepala Desa Di Gresik, Jawa Timur Mampu Ciptakan Desa Miliarder, Kelola Dana Desa dengan Baik dan Benar

Catatan :  kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan sosial tidak akan pernah terwujud selama dalam pengelolaan anggaran negara tidak dilakukan dengan baik dan benar dan selama masih banyaknya oknum pemerintahan yang melakukan aksi tidak bertanggungjawab ~ KORUPSI...!!!!