Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.
Karena ketatnya aturan dalam pembuatan SIM dan tidak fairnya masuk PNS (Karena anak pejabat, dbs) membuat masyarakat berpikir kalau tidak ada cara lain selain menyuap mereka supaya urusan lancar.
Dalam membuat SIM baru, ada praktek mengendarai motor yang (mungkin) sudah mahir pun bakal gagal untuk melewati test tersebut, yaitu uji letter S yang temen aku pun gagal melewatinya, padahal dia itu sudah di atas motor hampir 40 tahun, dia tidak pernah jatuh, nyerempet, dsb selama dia ngojek, tapi ketika uji letter S tersebut, dia gagal, dan mungkin (penguji) yang ada di sana pun pasti gagal juga karena kelokannya yang sempit yang hampir mustahil untuk dilewati. Oleh karena itu tiada lain selain menyuap uji tersebut biar tidak perlu ikut test lagi dan langsung ke petugas admin.
Begitulah negara kita, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, mana cicilan perbulan banyak dan kebutuhan hedonis orang rumah juga lagi gencar-gencarnya, jadi menerima suap adalah jalan satu-satunya.
Korupsi memang salah satu perkara yang amat sulit untuk diberantas apalagi yang menyangkut dengan urusan yang menyentuh masyarakat kecil. Tingkat pelayanan publik mulai ditingkat terbawah sudah bisa kita temukan tabiat buruk itu. Untuk bagian pengurusan pajak dan Sim malah sudah terang-terangan mereka meminta uang lebih dan tidak sesuai dengan peraturan negara. Hal seperti itu memang sudah cukup meresahkan masyarakat tapi para petinggi negeri sama sekali tak ada niat untuk memperbaiki itu semua sehingga ladang korupsi kian menjamur di sektor-sektor lain. Seharusnya pemerintah tegas dalam membuat aturan dan tetap menindak para oknum yang berani pungli.
Maka untuk itu saya menyarankan agar pemerintah menggunakan digitalisasi dalam segala hal urusan publik dan tidak lagi berurusan dengan birokrasi yang panjang hanya untuk pengurusan satu dokumen saja dan sangat rawan dengan pungli. Mungkin dengan memanfaatkan teknologi yang cukup canggih seperti sekarang ini maka tindakan korupsi atau pungli akan terminimalisir.