Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.
Rasanya hampir mustahil untuk membrantas korupsi di Indonesia, karena memang sudah menjadi tradisi mulai dari pejabat, ASN bahkan masyarakatpun memberikan peluang untuk mereka korupsi seprti yang anda katakan membuat SIM saja terkadang kita tidak mau ribet, kita sendiri yang memberikan mereka kesempatan untuk pungli, padahal membuat SIM kalau mengikuti jalurnya juga akan mudah dan biayanya juga kecil. Bukan hanya SIM, membuat KTP, KK dan akte pun masih banyak masyarakat kita yang mau bayar karena tidak ingin ribet ngurusnya jadi dengan membayar mereka terima sudah jadi. Mungkin ini juga karena tidak adanya edukasi dan dari pihak pemerintah juga tidak peduli akan hal ini padahal ini sudah menajdi rahasia umum.
Selain itu Kebusukan pejabat juga sudah hampir merata. mulai Eksekutif, legislatif, yudikatif sudah banyak yang tidak benar bahkan yang sekarang terjadi akhir-akhir ini Ketua KPK non aktif Firli terkena kasus korupsi. Menyedihkan bukan? Mungkin benar seperti salah satu membrantas kuropsi adalah hukuman mati, tapi kalau pemimpinnya (Presiden) tidak niat membrantas kuropsi juga percuma. Lihat saja dalam Kurun waktu 5 tahun terakhir, Penegakan dan Keadilan hukum merupakan bidang paling bobrok, tidak heran kalau para koruptor merajalela tumbuh subur. Rubuhnya KPK dan MK merupakan cerminan ketidakmampuan dan ketidakpedulian pimpinan membangun negara ini menjadi lebih bersih, demokratis dan lebih baik hany karena permainan kekuasaan yang tidak lagi beretika. jadi solusinya mugkin ada di tangan pemimpin maka 2024 pilih lah pemimpin yang benar-benar bisa mengatasi ini semua.