Oleh sebab itu saya fikir ada banyak hal yang perlu pemerintah kita evaluasi terkait dengan bagaimana caranya kita meminimalisir praktek suap/korupsi ini, salah satunya bisa dengan menaikan upah pekerja/pejabat namun di barengi dengan peraturan yang lebih ketat bagi pelanggar yang terbukti masih menjalankan praktik suap/korupsi, misal jika masih terdapat praktik korupsi/suap pejabat tersebut akan mendapat hukuman berat contohnya bisa berupa penyitaan aset pribadi, dimiskinkan atau bahkan sampai hukuman mati tergantung dari seberapa banyak pelaku tersebut telah merugikan negara. Masyarakat pun bisa ikut berkontribusi untuk melawan praktik suap/korupsi tersebut dengan cara melaporkan setiap tindakan suap/korupsi bahkan dari tingkat paling kecil.
Namun kembali lagi semua itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan dan hal tersebut perlu komitmen dari setiap elemen masyarakat dan pemerintah untuk sama sama meninggalkan praktek atau kebiasaan siap/korupsi.
Saya rasa hal seperti ini masih menjadi spekulatif karena sekalipun dalam beberapa studi atau mungkin melihat beberapa negara yang bersih dari korupsi seperti Denmark atau Finlandia yang memberi gaji para pegawai yang tinggi itu aman dari korupsi tetapi ketika diterapkan di negara kita justru ini menjadi spekulatif dan justru ini bisa menjadi simalakama untuk negara sendiri.
Kita ambil contoh dari gaji DPR dalam hal ini. dari segi pokok memang mereka kecil karena jika kita melihat itu hanya seperti UMR pada umumnya tetapi tunjangan nya itu bahkan lebih dari gaji pokok yang mereka dapatkan tetapi yang mereka lakukan apa? Mereka masih sangat betah berada di DPR karena memang itu ladang basah selain dari gaji dan tunjangan nya yang memang bisa dikatakan besar mereka juga memiliki sebuah kondisi yang menguntungkan untuk diri mereka sendiri sehingga gaji yang besar juga tidak menjadi jaminan jika memang diterapkan di negara kita sendiri.
Sehingga hal seperti ini perlu dikaji lebih jauh adapun untuk masalah hukuman mungkin saya cukup setuju jika memang ini dilakukan dengan hukuman yang berat tetapi pada akhirnya dengan kebijakan yang tentu saja sudah mereka pegang tentu mereka tidak akan menginginkan hal itu mengingat sampai saat ini hukuman yang ada di Indonesia juga pada akhirnya masih bisa dikorupsi dan disuap agar hukuman yang diberikan tidak terlalu berat sehingga memang ini menjadi lebih sulit sebenarnya ketika berbicara tentang masalah korupsi karena sampai hukum yang ada saja bisa dimainkan.