Saya tahu arah konteksnya agan ingin kemana tapi secara pribadi akan fokus pada kenaikan gaji pemerintah tidak melibatkan nama nama orang tertentu. Jadi pada dasarnya semua memiliki alasannya masing masing, misalnya menaikan gaji pemerintah mungkin agar mereka merasa dengan gajinya saat ini tidak memiliki niat buruk untuk korupsi karena semua kebutuhannya terpenuhi. Tapi ambisi manusia jelas selalu kurang dan itu sudah bukan ranah kita lagi. Mengenai pergajian pejabat bertujuan untuk menambah tugas mereka lebih banyak disesuaikan dengan kebijakan baru yang telah memberikan mereka kenaikan harga jasanya. 

Mai kita beralih pada konteks koruptor harus dimiskinkan, ya jelas memang semua hasil korupsinya kembali ke kas negara tapi harta sitaan itu terkadang bisa ditimbun. Sebetulnya agan harus bisa membedakan mana pejabat secara keseluruhan dan mana pejabat yang sudah terkontaminasi oleh korupsi. Karena ini 2 jenis berbeda yang satu belum dipastikan korupsi berarti memiliki hak untuk mendapatkan gaji yang layak, sedangkan yang sudah tercemari diri oleh korupsi dll tidak ada toleransi selain memberikannya hukuman setimpal.

Mari saya ajak agan untuk memikirkan kembali hal kecil terkait pejabat2 di suatu wilayah atau desa dimana kita tahu para pejabat desa itu yang saya tahu gajinya kecil gan, dan kita sering kali menemukan aktivitas korupsi di lingkungan desa saat turun ADD tapi masyarakat enggan untuk berkomentar karena takut, tidak memiliki keberanian dalam menentang serta minimnya pengetahuan. Para pejabat desa melakukan itu akibat kurangnya gaji yang didapat sedangkan tugasnya mencakup data kependudukan. Tidak perlu jauh jauh ke pejabat menteri, anggota DPR, MPR dll mengenai korupsi, karena contoh yang real saja di desa desa itu sering kali di biarkan, akses jalan masih rusak sedangkan pertahun anggaran dana desa digelontorkan, kemana uangnya?