Rakyat tidak bisa disalahkan sepenuhnya, saya beranggapan demikian karena mereka sangat membutuhkan uang, dan Pemerintah tidak bisa menjamin kesejahteraan rakyat dengan semestinya. Jika memang ingin menghilangkan praktik money politic, dalam anggapan saya yang sederhana seharusnya bukan rakyatnya yang di atur untuk di tidak menerima uang, sebab jumlah rakyat Indonesia berjumlah sangat banyak. Akan tetapi Para politisilah yang seharusnya di tindak, supaya tidak lagi melakukan praktik kotor di setiap Pemilu, sebab jumlah mereka sedikit, jadi lebih mudah di kontrol. Situasi perekonomian yang morat marit menjadi tanggung jawab Pemerintah dan para Wakil Rakyat untuk menyelesaikannya, namun mereka terkesan membiarkannya supaya bisa mengambil keuntungan ketika menjelang Pemilu seperti saat ini.

Penyelenggara Pemilu seperti KIP dan Banwaslu memiliki wewenang untuk menindak kecurangan pemilu dalam bentuk apapun, merekalah yang sepatutnya menyadarkan para politis itu untuk tidak melakukan tindakan money politic sebab melanggar aturan. Namun sepanjang sejarah Pemilu yang sudah kita lewati, money politic menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cara memperoleh kekuasaan di Negeri Indonesia.