~
Sebenarnya masyarakat sudah hilang kepercayaan kepada pejabat yang amanah dan bener-bener memikirkan rakyat, maka dari itu masyarakat berasumsi bahwa seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi pejabat sudah 90% ketika berhasil menjabat akan korupsi, makanya masyarakat menerima money politik dengan alasan rugi jika menolak toh ketika mereka menjabat pasti korup.
Sebenarnya memang hal ini sangat miris ketika suara rakyat bisa di beli, tetapi ini sangat sulit dihentikan karena sebagian dari rakyat indonesia masih rakus dengan uang dan kekuasaan.
Jangankan untuk menghentikan money politik, untuk menghentikan kefanatikan kesalah satu paslon dan partai saja masih belum bisa di reda di lingkungan desa.
Bukannya sebaliknya bung..? dengan menerima uang sogokan yang diberikan oleh caleg memalui timsesnya masing-masing, itu sama halnya dengan mendukung bahwa money politik harus berlanjut dan korupsi terus berjalan. Karena yang menjadi alasan mereka melakukan tindak pidan korupsi itu karena kos politik yang mahal, sehingga mereka harus mengembalikan modal. "Money politcs adalah sebuah bumerang"
Dan saya lebih setuju dengan para pendahulu yaitu Ir. Soekarna dan Gus Dur, terkait daripada pembubaran DPR. Karena mereka yang seharusnya menjadi sebuah lembaga yang menyuarakan aspirasi masyarakat, tetapi malah berpilaku sebaliknya, yaitu dengan melakukan korupsi besar-besaran sehingga menimbulkan penderitaan bagi masyarakat.
Dan terkait daripada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, terkhusus DPR menunjukan bahwa hapir pada setiap tahunnya DPR selalu menjadi lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan paling rendah.