Menurut saya latar belakang ekonomi membuat kita sulit untuk mengedukasikan masyarakat untuk tidak menerima amplop Pemilu dari para Caleg. Sederhananya, jika kita ingin memberikan mereka nasihat untuk menolak menerima uang tersebut, maka kita harus mengantinya dengan jumlah yang sama. Bukankah itu pekerjaan yang sulit, dan menurut saya itu sangat mustahil untuk dilakukan, masyarakat pada umumnya sadar bahwa itu salah dan dampaknya akan sangat besar, akan tetapi mereka di tuntut oleh kemiskinan untuk menerimanya supaya bisa makan.  Bagi kalangan menengah keatas atau kelas menengah,  tentu hal ini tidaklah perlu di edukasikan, sebab bisa jadi mereka sudah menjadi bagian dari elit politik, atau setidaknya mereka tidak lagi butuh pada uang yang jumlahnya hanya sedikit tersebut. Akan tetapi bagi masyarakat kelas bawah yang menjadi DPT terbanyak, sangat sulit untuk mengedukasikannya, kemiskinan memberikan ruang untuk para Caleg memainkan politik uang, dan itu sudah sangat sulit untuk di tumpaskan. Sangat kecil kemungkinan untuk menumpaskan Money politic di Indonesia, selama kemiskinan masih menyelimuti sebagian besar masyarakat di Negara ini, yang ada hanya bertambahnya Undang-undang tentang Pemilu saja, yang tidak menghapus praktik kecurangan tersebut.