Saya masih heran deh mengapa pemerintah kita tidak melegalkan saja bitcoin atau mata uang kripto sebagai alat pembayaran saja. Misalnya kan orang bisa membayar pakai uang fiat atau Bitcoin sesuai dengan harga barang atau pembayaran semacam itu. Padahal kalau masyarakat bisa memilih alat pembayaran kan lebih memudahkan. Saya berharap pemerintah kedepan bisa segera mempertimbangkan atau merevisi UU mata dan bisa memasukkan mata uang kripto sebagai alat pembayaran.
Kebijakan terkait dengan mata uang kripto seperti Bitcoin bisa menjadi topik yang kompleks dan beragam, terutama karena dampaknya yang luas terhadap berbagai aspek ekonomi dan keuangan. Ada beberapa faktor yang mungkin memengaruhi keputusan pemerintah terkait legalisasi atau pengaturan mata uang kripto:
Keamanan dan Perlindungan Konsumen: Pemerintah mungkin ingin memastikan bahwa pengguna mata uang kripto dilindungi dari penipuan, pencucian uang, dan kegiatan ilegal lainnya.
Stabilitas Keuangan: Pemerintah juga mungkin khawatir tentang dampak mata uang kripto terhadap stabilitas keuangan nasional, terutama jika terjadi fluktuasi harga yang signifikan atau kegagalan sistem keuangan tradisional.
Kepatuhan Terhadap Regulasi Internasional:
Banyak negara mematuhi pedoman dan regulasi internasional terkait keuangan, dan keputusan terkait mata uang kripto mungkin dipengaruhi oleh kerangka kerja yang ditetapkan oleh organisasi seperti G20 atau Financial Action Task Force (FATF).
Perlindungan terhadap Kejahatan dan Terorisme: Pemerintah mungkin khawatir bahwa mata uang kripto dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal, termasuk pendanaan terorisme atau perdagangan narkoba.
Kesiapan Infrastruktur: Sebelum melegalkan mata uang kripto, pemerintah mungkin perlu memastikan bahwa infrastruktur dan regulasi yang memadai telah diterapkan untuk mendukung penggunaan dan pertukaran mata uang kripto dengan aman.
Keputusan pemerintah terkait dengan mata uang kripto sering kali merupakan hasil dari kajian yang cermat terhadap faktor-faktor ini, serta konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam dan di luar pemerintahan.