Tapi pada pemilu kali ini penyebaran amplop sudah sangat luar biasa dan berlangsung terang-terangan tanpa memikirkan bahwa itu salah satu pelanggaran yang harus dihindari, uniknya masyarakat juga tak mempermasalahkan asalkan proses transaksional itu terjadi. Saya membayangkan jika sistem pemilu tak di upgrade maka akan semakin mencederai demokrasi di negeri ini. Kesadaran masyarakat merupakan landasan utama untuk membasmi hal itu dan pemerintah juga harus memiliki peran nyata agar mampu mendidik warga, para calon legislatif, penyelenggara pemilu dan semua unsur lainnya agar taat pada aturan.
Amplop pemilu itu bukan secara terang-terangan untuk menyuap masyarakat. Tapi yang terang-terangan sekarang itu bansos yang dipercepat cairnya oleh pemerintah. Ini yang jadi permasalahan utama sekarang ini, para pengamat menilai kalau banos yang cairnya dipercepat juga merupakan suap gaya baru untuk mendulang suara yang didukung Jokowi (Prabowo-Gibran). Saya pasti membayangkan ketika h-1 pencoblosan, tiba-tiba ada masuk rekening duit bansos dari pemerintah, pasti esok harinya hari pencoblosan, saya milih mereka yang kasih uang tersebut.
sebenarnya bansos kan melaui DPR sebelum di kucurkan pun kalau pihak DPR menolak kan tidak jadi di kucurkan
dan mentri sosial nya pun dari PDIP yang mendata penduduk lah istilahnya penerima bansos.
dan bansos mendekati pemilu pun bukan berupa uang tapi bantuan pangan berupa beras