Benar ada perjanjiannya gan soal pengelolaan sumber daya alama antara pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam perjanjian MOU Helsinki dimana Aceh berhak mengelola mengelola 70% dan pemerintah Pusat 30%. Tetapi realitanya justru terbalik sehingga sampai sekarang masyarakat Aceh tidak menikmati hasil alam yang ada dan belum mendatangkan kemamuran bagi rakyat Aceh. Oleh karena itulah dulu rakyat Aceh ingin memberontak dan ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia karena ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Aceh.
Kalau menurut ane bukan masalah pengelolaan baik dari pemerintah mau pun masyarakat aceh itu sendiri, tapi terlebih kepada kecerdikan pengusaha asal aceh yang berada di pusat dalam persaingan bisnis ini. Bisa jadi pengusaha lokal kalah persaing dengan pengusaha di pusat (walau sama-sama asli orang aceh) sehingga tampak pengelolaan Sumber daya di aceh diambil oleh orang pusat, padahal sesungguhnya orang lokal acehnya memang kalah tender dari pemprov aceh itu sendiri. Ya ibarat kata ini cuma persaingan bisnis bukan pada realita pengelolaan asset. Bisa saja pengusaha lokal yang menghasut rakyat aceh untuk memberontak.