Sebenarnya gampang, kalau binance mau pasti exchange mereka akan teregulasi dan tidak dibanned begini, bikin saja KYC-nya hanya khusus di negara indonesia, sehingga dapat teregulasi oleh bappebti dan OJK.
Mungkin tidak semudah itu sehingga Binance engan untuk mengurus menyelesaikan masalah ini. Ada lebih dari sisi bisnis yang mungkin menyebabkan mereka tidak mengusahakan menjadi legal di indonesia. Mungkin berkaitan dengan Ijin, biaya, pajak dan mungkin penyesuaian aplikasi dengan kebijakan Bappebti. Mungkin jika dicompare dengan user penggunanya masih belum menguntungkan. Terlebih pemblokiran ini memang dilakukan oleh indonesia, artinya memang pemerintah mencoba para user crypto indonesia untuk fokus ke pasar teregistrasi di Bappebti. IMO
Ya begitulah, apa salahnya mereka ngikutin apa kehendak dari bappebti dan ojk sehingga mereka dapat dengan mudah beroperasi di Indonesia tanpa batas limit begini. Pemerintah itu maunya exchange di Indonesia itu harus KYC dan tau siapa kostumer mereka untuk menghindari apa yang dinamakan money laundry. Apa lagi baru-baru ini, presiden Jokowi mengatakan kalau
Crypto banyak digunakan untuk pencucian, angkanya fantastik 139 triliun rupiah Oleh pelaku korupsi dan terorisme sehingga membuat crypto khususnya exchange yang melakukan penukaran akan disemakin ketatkan regulasi dan beroperasi di Indonesia.
Pemerintah jelas mau narik pajak sehingga exchange di Indonesia harus teregulasi dengan baik, semakin legal exchange tersebut maka akan semakin mudah pemerintah untuk memungut pajak guna menambah defisit APBN.