Saya sering melihat bahwa hanya orang yang berstatus Aparatur Sipil Negara dan juga Pegawai BUMN saja tidak bisa menerima bansos itu, padahal orang yang tidak bekerja di pemerintahan juga memiliki cukup banyak harta tapi tetap digolongkan sebagai orang yang layak mendapatkan itu sehingga membuat keresahan dikalangan masyarakat.
Kalau diliat-liat kadang peraturan atau kriteria yang ditetapkan pemerintah juga abu-abu. Maksud ane antara 1 orang pemerintahan sama orang lain itu beda kriterianya. Ini yang aneh sama beberapa oknum pegawai di negara ini. Kalau ASN okelah itu masih bisa dikriteriakan. Tetapi bagaimana dengan kriteria tidak mampu? Kriteria tidak mampu antara pegawai di dinas sosial dan di penyuluh PKH itu bisa berbeda. Tidak mampu itu ukurannya bagaimana? Tidak punya rumah kah? Tidak punya mobil? Punya kekayaan berapa?. Sama halnya dengan permasalahan penerima bantuan yang double double. Apakah itu sah atau tidak. Penyuluh PKH bilangnya tidak boleh double double karena melanggar peraturan. Pihak Dinsos bilang masih bisa double selama itu bukan doublenya itu dari kementerian sosial dua-duanya. Misalnya bantuan PKH dari kemensos sama beras dari bulog. Karena itu ane rasa kriteria kurang mampu disini masih sangat ambigu.