Post
Topic
Board Ekonomi, Politik, dan Budaya
Re: Bea Cukai
by
masulum
on 20/05/2024, 16:58:59 UTC
1. Apakah memang instansi seperti Bea Cukai dan beberapa biro jasa lain yang berhubungan dengan negara memang seperti ini?
Saya ingat sekitar 2015 saya mendapatkan kaos dari salah satu media asal Jerman (One football), kaos yang jika divaluasi kurang dari $20, masuk ke Indonesia dengan pengiriman lewat Pos, saya mengambil produk ini tanpa dikenakan biaya sama sekali. Karena kalau tidak salah waktu itu, barang dengan valuasi kurang dari 500K IDR tidak dikenakan biaya pajak impor.

Beberapa tahun lalu, saya mendapatkan kiriman kaos dan topi dari Dubai, pengiriman melalui jasa DHL, dan saat itu saya juga tidak membeli alias kaos hasil dikasih marketingnya Polkadog (saya handle bountynya dulu). berbeda dengan tahun 2015, pada saat kaos ini sampai ke Indonesia, pihak DHL meminta biaya pajak senilai 400K IDR. sontak saya kaget, kok bisa ini kena pajak, sedangkan dulu tidak. Lagi pula, itu adalah gift bukan hasil beli. otomatis saya ikhlaskan tuh paket ga saya tebus


Artinya, bea cukai sempat tidak seburuk dengan kondisi saat ini yang mana piala saja di palak. Saya pikir, ini terjadi karena selama ini masyarakat yang kena "palak" tidak mau speak up, mereka pikir biaya impor barang dengan pajak 400K dianggap wajar. Sehingga mereka merasa sah dan membayarnya. Sekarang, karena dibiarkan menjadi seperti ngelunjak. Jasa pemerintah saat ini sebenarnya sudah lebih baik sih mas. cuma area Pajak ini yang masih sering abu-abu.

2. Apakah memang kita harus mulai membuat sesuatu menjadi viral terlebih dahulu agar kebobrokan dan beberapa masalah yang memang selalu dirasakan terekspos sampai ke akar-akarnya?

Jika memviralkan bisa membuat negara kita bertindak, ya sebaiknya semua diviralkan saja mas. Kalau tidak seperti ini, kapan lagi ada tanggapan serius. Dengan viral ini, kekuatan rakyat menjadi menang. Dibandingkan dengan beberapa orang saja yang melaporkan yang pasti akan sangat minim tindakan. Hal ini tidak hanya di lingkup pemerintah pusat, di pemerintahan desa saja banyak kok kasus "pemalakan", bansos di sunat dengan dalih dibagi ke yang ga dapat, ga taunya masuk kantong pribadi orang deket:P