Justru lebih baik untuk negara ini dengan adanya pdip yang oposisi ada yang mengkritik disaat mereka sudah tidak berjalan diatas jalur, ketika berjalan di atas jalur saja mereka akan dikritik apalagi di luar jalur, dengan adanya partai yang oposisi maka ada yang mengkritik ketika kepala negara mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yang sangat disayngkan ketika semua partai berkoalisi tidak ada yang oposisi disitulah hancur lebur karna tidak ada yang mengkritik kebijakan yang mereka keluarkan, karna mereka semua ada didalam pemerintahan, itulah maka adanya oposisi untuk melanjutkan demokrasi negara ini agar tidak bablas dalam mengeluarkan kebijakan.
Percuma jadi Oposisi selagi berada di negara konoha ini, karena suaranya sudah pasti tidak didengar, tidak kuat dan malah makin ditekan. Contohnya saja tempo hari kala UU pilkada mau direvisi DPR, padahal MK sudah memutuskan. Saat itu di DPR, hanya PDIP yang tidak setuju RUU Pilkada di revisi, tapi tetap saja dinaikan ke paripurna walau 100% fraksi tidak setuju (PDIP). Beruntung rakyat bersama PDIP demo menolak RUU tersebut, dan hampir chaos, kalau enggak ya bisa kacau kayak tahun 98.
Saya yakin kalau PDIP bener-bener beroposisi, Ketua DPR yang menjadi hak mereka (sebagai partai pemenang pemilu tahun 2024) akan diambil alih oleh KIM, sudah ada bau-baunya partai golkar akan menggeser posisi tersebut dengan merancang draft revisi ruu MD3 tentang pemilihan ketua DPR tidak lagi berhak untuk partai pemenang pemilu, tapi beralih ke suara terbanyak atau koalisi di DPR.
Ya sama, atau sebelas dua belas ketika PDIP memang pemilu tahun 1999 (dimana saat itu yang berhak jadi presiden adalah megawati) namun dijegal oleh koalisi amin rais (sehingga yang jadi presiden adalah Gusdur)