Sementara ini kemungkinan keputusan tentang Tapera ini masih akan terus ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan karena bisa saja keputusan nya akan aktif kembali minggu depan, bulan depan atau memungkinkan tahun depan karena memang tidak ada yang bisa memberikan kesimpulan yang jelas tetapi melihat pernyataan dari Komisioner Badan Pengelola Tapera akan tetap ada dan pengoperasian atau penerapannya paling lambat dimulai tahun 2027.


Tetapi ada hal yang menarik sekarang dimana sebenarnya pasti kita merasa ada sebuah kesenjangan sosial mengenai Tapera ini dengan kebijakan baru pemerintah yang memberikan tunjangan perumahan untuk anggota DPR yang menjabat di periode ini yang berkisar Rp 50 juta hingga Rp 70 juta per bulan.
Kalkulasikan saja oleh masing-masing untuk seorang pejabat yang mendapatkan minimal 50 juta/bulan x 5 tahun periode jabatan itu berapa dan saat ini yang tercatat dilantik sebanyak 580 anggota DPR periode 2024-2029.
Saya tidak akan berbicara tentang masalah keadilan karena pada akhirnya keadilan di negara kita memang abu-abu tetapi memang ini sedikit mindblowing saja untuk saya ketika para buruh atau rakyat biasa harus dipotong untuk iuran Tapera tetapi untuk mereka para pejabat yang katanya Dewan Perwakilan untuk Rakyat sangat nyaman dengan tunjangan yang besar setiap bulannya.

Sumber