Penanganan yang dilakukan oleh pemerintahan era sekarang sebenarnya cukup gercep dimana ketika mulai menjabat sampai sekarang banyak sekali para pejabat yang sudah tertangkap atau mentalnya sedikit menciut karena memang tindak tegas yang dilakukan untuk era sekarang yang tentu ini menjadi nilai plus bagi saya dan tidak menutup kemungkinan selama tindakan seperti ini terus konsisten maka akan ada perubahan yang terjadi untuk negara kita meskipun mungkin hitungannya tidak terlalu besar dari segi perubahan tetpai hal ini mengartah kepada hal yang positif.
Hanya saja untuk era saat ini juga kita sekarang tentu harus ada sebuah kritikan yang harus dilakukan terlebih dengan kita tahu untuk saat ini sudah ada kebijakan baru yang memang diputuskan bahwa pajak kembali naik menjadi 12 persen di bulan Januari 2025 dan ini menjadi pajak tertinggi di asia tenggara yang tentu ini akan memunculkan banyak sekali argumentasi dan pro kontra yang terjadi.
Padahal kinerja awal cukup bagus hanya saja kebijakan baru ini dengan menaikan pajak bisa saja ini akan mengganggu perjalanan rezim baru kita saat ini dimana nilai positif diawal bisa berubah menjadi sebuah hal yang negatif karena kebijakan yang menurut saya ini akan memunculkan polemik.
Saya setuju dengan agan, disamping agresifnya menangkap koruptor tapi kita hampir teralihkan bahwa kebijakan baru yang akan diterapkan pada 1 Januari harus terus dikawal ketat. PPN yang memukul kalangan menengah ke bawah dianggap penjajahan. Sedangkan perusahaan besar dan pejabat justru mendapatkan pengampunan pajak. Sangat tidak adil jika rakyat dituntut dengan pajak tapi gaji buruh stagnan.
Bagaimana ini bisa dibiarkan?
Cuiiikh Sri Mulyani datang dengan kebijakan yang merugikan rakyat.
Sekarang bagi saya para penagih pajak tidak jauh seperti preman pasar yang bersertifikat. Gak bayar diancam kalaupun bayar juga gak ada pilihan.