pemerintah harusnya bisa melakukan kolaborasi dengan warga sekitar dan pihak ketiga untuk melakukan pengelolaan objek wisata karena dilihat dari berbagai tempat kebanyakan objek wisata yg dikembangkan pemerintah daerah itu terkesan kumuh dan banyak pungli.
pemerintah pusat melalui kementrian terkait semestinya memperhatikan masalah ini karena sangat miris melihat banyak kawasan objek wisata itu terbengkalai dan tidak terurus sama sekali. sehingga dengan demikian adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, warga sekitar atau pengelola pihak ketiga, itu bisa membuat objek wisata yg dikelola oleh pemerintah daerah tidak hanya sebatas dibangun lalu ditinggalkan, namun itu secara nyata beroperasi dengan baik dan meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitarnya.
Masalah seperti ini terkadang sulit bukan berarti pemerintah tidak ingin melakukan kolaborasi dengan masyarakat di sekitar tempat wisata tetapi terkadang ada beberapa pihak yang memang memiliki niat untuk keuntungan pribadi yang membuat ini menjadi sulit bahkan terkadang mengklaim bahwa mereka adalah yang bertanggung jawab atas tempat wisata tersebut dan mayoritas yang terjadi disini adalah beberapa ormas atau mereka yang mengatakan lembaga masyarakat yang padahal isininya adalah orang-orang atau mungkin saya bisa katakan adalah preman yang sebenarnya menjadikan ini sebagai lahan pekerjaan sehingga pungli atau bahkan kenaikan harga dalam hal apapun di sekitaran tempat wisata selalu besar.
Di tempat saya seperti itu dimana ada sebuah tempat wisata yang sebenarnya pada awalnya dibangun oleh swadaya masyarakat tetapi berakhir dengan dikuasai oleh salah satu ormas loreng merah hitam (taulah ya ormas apaan

) yang pada akhirnya dari segi lahan parkir, penjualan tiket masuk, dan bahkan yang katanya uang keamanan dan uang kebersihan mereka semua yang kelola yang pada akhirnya tempat wisata yang semula dibangun untuk membuat daerah saya mendapatkan pemasukan dari hal tersebut menjadi pemasukan untuk ormas.