Pak Wowo sebenarnya kalau saya cermati dari janji politiknya tidak ada yang nyrempet crypto secara langsung, tidak seperti Pak De. Tapi dengan beralihnya kepenggurusan aset komoditas dari Bappebti ke OJK semoga ada langkah baru yang diciptakan untuk terus menumbuhkan crypto indonesia semakin maju dan menjadi sumber pemasukan pajak negara.
Dari beberapa artikel yang saya baca, peralihan pengawasan dan kepengurusan kripto dari Bappebti ke OJK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terutama kepada para pelaku pasar seperti trader. Seingat saya Bappebti itu dibawah kementerian perdagangan dan OJK adalah badan independen dibawah naungan Menteri Keuangan. Saya pikir aset kripto memang lebih cocok diawasi oleh OJK karena ke depannya akan ada banyak sekali orang yang tertarik dengan kripto dan akan ada banyak transaksi pada perdagangan kripto. Dengan wewenang yang dimiliki OJK saya pikir ini adalah langkah bijak yang dibuat Pemerintah Indonesia agar nantinya jika ada terjadi masalah sudah ada hukum yang jelas. Karena dibawah OJK maka sudah pasti ada undang-undang yang mengatur tentang keuangan serta tindakan hukum yang diambil atas pelanggaran yang terjadi.