Cuman kasusnya stuck sampai disitu saja tanpa mengusut kemana aliran dananya, padahal hampir 200 triliun tidak dinikmatin beberapa orang saja ada orang-orang penting dibalik itu namun kejaksaan agung masih belum mengungkapkan sampai saat ini.
Follow the money.
Siapapun yang kecipratan harus mengembalikan ke negara tau maupun tidak tau berapapun jumlahnya. Rakyat butuh bukti konkrit bahwa aset atau uang yang berhasil disita dari seorang koruptor. Staff level rendahpun kalau mengakali SOP sebaiknya juga ditindak, tujuannya agar good governance dan profesionalisme kerja itu terbentuk bukan sungkan-sungkanan. Jadi meskipun bawahan harusnya berani protes ke atasan jika dirasa atasan melakukan kecurangan.
Pengalaman teman dekat ane yang pernah berurusan dan lolos membuktikan ketidakterlibatannya dalam kasus korupsi adalah email dan record komunikasi via email yang jelas dengan staff BUMN dan yang pasti tidak ada aliran dana yang masuk ke rekeningnya ataupun rekening orang-orang sekitarnya. Pokoknya koruptor itu orang yang kreatif dan kuat mikir, action awalnya selalu ngakali SOP, dan kejagung mudah menarik alur ceritanya juga ketika lihat laporan audit BPK dari hal-hal sederhana yang tidak sesuai SOP.
Saking seringnya kasus korupsi di indonesia masyarakat sudah mulai hafal ujung kasus ini akan seperti apa. sudah pasti ujung-ujung yang akan hilang dan tertutup dengan kasus yang lain, apalagi kasus korupsi pertamina melibatkan banyak pejabat tinggi mungkin sekelas mentri juga kena. Karena secara logika saja tidak mungkin korupsi yang merugikan uang negara sebanyak itu tidak dimulai dari atasan dan tidak mungkin mentri BUMN mengetahuinya karena korupsi di negri kita ini selalu dilakukan dengan sistematis apalagi kasus ini terjadi bukan setahun tapi sudah beberapa tahun.
Harapannya Pak Prabowo bener-bener bebersih semua dan gak ada yang tebang pilih, meskipun pasti masih banyak sisanya karena dua periode sebelumnya Presidennya abai, atau kita yang gak peka karena tertutup euforia pembangunan semu yang hanya untuk mengakali seolah-olah Indonesia maju padahal pertumbuhannya tidak dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Masih menunggu gebrakan Pak Prabowo untuk judol dan narkoba (yang khabarnya diizinkan untuk tembak mati di tempat untuk bandar gede dan kecil).
Salah satu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar koruptor kapok adalah bebersih lapas dan rutan, oknum petugas lapas dan rutan ini termasuk support sistem kenyamanan hidup para koruptor. Pembatasan kunjungan perlu diberlakukan agar fasilitas hidup koruptor di penjara juga minim (koruptor harus makan, makanan jatah penjara) bukan makan makanan enak yang dibawakan keluarganya secara rutin. Rutan dianggap kayak punya negara sendiri bahkan di beberapa kesempatan, kejagung sempat kesulitan bawa tahanan karena seolah-olah dilindungi oleh peraturan atau kebijakan lapas / rutan. Penting, biar koruptor gak mikir kalau apes di jaksa sama hakim, aman kita main di penjara. Penjara harus benar-benar jadi tempat penebusan dosa untuk para koruptor. Jangan sampai koruptor malah jadi raja kecil di penjara.