Pemerintah saat ini melakukan efisiensi anggaran di beberapa sektor yang sebenarnya itu sangat penting, salah satunya adalah efisiensi anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan dasar dan menengan di pangkas 8T dari sebelumnya, padahal pendidikan adalah pondasi bagi sebuah negara yang itu sangat krusial sekali.
Namun bukan pada poin itu yang ingin saya sampaikan disini, ada poin lain yang menurut saya itu bertolak belakang dengan kebijakan tersebut, salah satunya adalah bagaimana pejabat negara sangat boros sekali mengenai anggaran, bahkan hanya untuk sekedar rapat. Seperti dalam kejadian baru baru ini, yang mana ada rapat yang secara "tertutup" di hotel mewah yang itu menjadi kontroversi juga.
Sebenarnya ada banyak masalah disini, yang pertama rapat yang seharusnya di ketahui oleh rakyat justru di gelar tertutup yang itu membahas tentang RUU TNI yang menjadi kontroversi dan selain itu mereka menggelar rapat di hotel mewah yang pasti biayanya sangat mahal di tengah yang "katanya" sedang melakukan efisiensi anggaran. Mereka juga beralasan bahwa itu sudah sesuai dengan aturan karena keadaan yang mendesak. Pertanyaan saya, keadaan mendesak seperti apa? Bukankah RUU TNI ini juga mendapatkan banyak penolakan sehingga menciptakan suasana yang tidak kondusif? Dan kenapa harus tertutup, bukankah mereka mewakili "rakyat"? Logikanya rakyat harus tahu dong apa yang sedang di bahas.
Sumber :
1,
2Dengan 1 kasus rapat DPR di hotel, agan tidak bisa menganalisir bahwa pejabat boros. Justru efisiensi di lembaga dan kementrian itu salah satu yang dikeluhkan banyak pengusaha khususnya katering, hotel dan tiketing karena penuruan drastis, efisiensi ini disinyalir juga berkontribusi pada turunnya daya beli masyarakat.
Selain pemenuhan janji kampanye, lembaga dan kementrian yang belum terkena efisiensi sangat dibutuhkan untuk program-program utama pemerintah prabowo pada masa awal pemerintahan yaitu pemberantasan narkoba, pembenrantasan judi online , dan pemberantasan korupsi. Terlepas dari apapun pro dan kontra yang ada di masyarakat, tentu pemerintah punya pertimbangan sendiri dan alasan terkuat adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan kesatuan republik Indonesia. Selain itu pemotongan anggara pada pengurangan fasilitas dan dukungan teknis. (kunjungan kerja, simposium & studi banding, perjalanan dinas) hal-hal seperti itu yang kena efisiensi.
Selain itu masing-masing lembaga di Indonesia tidak bisa saling mengatur, sifatnya hanya bisa melakukan koordinasi, lembaga eksekutif, lembaga legislatif tidak bisa mengatur satu sama lain secara langsung.
Mengenai RUU TNI yang sudah disahkan menjadi undang-undang, sebenarnya tidak ada masalah selama inti dari semua adalah dedikasi dan perjuangan untuk bangsa dan negara. Yang menjadi masalah, jika Undang-undang tersebut digunakan alat oleh oknum TNI untuk kepentingan pribadi atau kelompok dan sifatnya merugikan rakyat, bangsa dan negara, apalagi jangan sampai terjadi supremasi militer diatas sipil.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/313401/inpres-no-1-tahun-2025https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/surat-menteri-keuangan-s-37mk-022025