Idealnya memang ada porsi Bitcoin (atau portofolio kripto) dalam cadangan devisa negara. Namun pada kenyataannya, ada berbagai alasan mengapa ini belum/tidak dilakukan:

1. Petik hasilnya lama
Pemerintahan cenderung menghindari investasi jangka panjang karena duitnya tekor di awal sehingga tidak bisa ngasi gratisan, yang artinya memengaruhi elektabilitas pemilu, apalagi kalau kepemimpinan baru 1 periode.

2. Kondisi dompet
Ingin investasi tentu butuh duit, nah ini APBN Konoha juga masih loss terus alias defisit. Kalau surplus barulah duit (hasil opit) ada.

3. Prioritas
Ketika duitnya ada, tapi hasil utang, tentu yang diutamakan adalah di sektor riil, sehingga meskipun ada keinginan pun kalau ga ada duit yang bisa dialokasikan ke penambahan cadev ya ga bisa direalisasikan.