Memang itu menjadi tugas dari PPATK untuk bisa melakukan pelacakan terhadap transaksi yang dicurigai terindikasi berhubungan dengan tindak pidana. Namun yang menjadi masalah disini adalah PPATK bisa saja melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, tanpa perlu bekerja sama dengan penegak hukum. Itu seperti memberikan PPATK otoritas yang lebih kuat dan hal tersebut bisa berpotensi merugikan banyak orang, biarpun mereka beralasan bahwa tindakan mereka untuk mencegah tindak pidana, namun pemblokiran rekening tanpa melalui proses hukum pidana atau putusan pengadilan dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Harusnya DPR bisa melakukan kajian terhadap aturan baru ini, agar PPATK tidak menjadi lembaga yang terlalu sewenang-wenang terhadap masyarakat.