Seandainya semudah membalikkan telapak tangan, pemerintah pasti akan langsung melakukannya. Tapi sayangnya, di dalam pemerintah sendiri pasti ada kubu pro dan kontra untuk segera investasi di Bitcoin ataukah tetap menggunakan cara-cara lama.
Pro dan Kontra pasti ada, apa lagi ada partai yang menjadi oposisi yang menjadi penghalang besar program. Namun, Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus bisa memanfaatkan momen manis ini. Apa lagi di tahun ini merupakan periode H+1 Halving dimana saat ini saja harga BTC lambat laun sudah mulai bullish, artinya rugi banget kalau pemerintah tidak segera invest. Dan saya yakin kalau peluang ini dimanfaatkan secara maksimal, defisit dan efisiensi anggaran tidak seketat ini. Menkeu tidak akan pusing lagi nyari sesuatu yang mau dipajakin, cukup hitung chart, dan duduk manis di depan PC.
Tapi kalaupun pada akhirnya pemerintah tetap tidak memutuskan untuk berinvestasi di Bitcoin, sebaiknya itu dimulai dari lebih banyaknya warga negara Indonesia yang melek dengan perubahan. Mereka ini yang akan menjadi pionir dalam investasi Bitcoin sehingga akan bermunculan OKB-OKB yang akan bisa menyadarkan pemerintah dengan sendirinya.
Mudah2an tidak diteropong petugas pajak, soalnya akhir-akhir ini pemerintah lagi butuh tambahan dana untuk program mereka, dan kekurangan itu harus mereka dapati dari pajak.