Sebenarnya negara ini terlalu berlebihan dalam menanggapi isu ini. Masa mereka takut dnegan cerita fiksi? jika sekelas pemerintah saja menganggap ini ancaman berarti apa yang ada dalam cerita one piece fakta terjadi di negara kita. Dengan respon pemerintah seperti ini malah makin membuktikan bahwa negara sedang tidak baik baik saja.
Saya penggemar One Piece sejak lama dan melihat fenomena ini sangat lucu. Betapa tidak bergunanya pemerintah sekarang yang sibuk ngurusin bendera Anime. Kalau masih ada yang bilang bendera One Piece makar, berarti bendera partai dan bendera ormas sudah jauh lebih dulu melakukan makar. Toh bendera partai yang menyusahkan rakyat malah aman aman saja.
Aneh bener dah ini negara

dipaksa waras di negara yang gila
Nah itu yang membuat kita tidak habis pikir negara sibuk ngurusin bendera one piece yang merupakan film anime, memang dalam film tersebut bendera itu menunjukkan simbol perjuangan melawan penindasan sehingga membuat masayrakat kita berinisatif menjadikan bendera tersebut bentu ekspresi dari kebebasan dan perlawanan terhadap ketidakadilan yang terjadi saat ini. Tapi seharusnya pemerintah menanggapi ini dengan santai jangan terlalu berlebihan karena ketika berlebihan justru membuktikan apa yang terjadi di dalam film one piece terjadi juga di negra kita.
Harusnya pemerintah intropeksi diri kenapa fenomena ini terjadi, kenapa mereka saat merayakan HUT RI kok tidak ada effort sama sekali dari masyrakat, tidak seperti dulu kalau mau masuk bulan agustus masyarakat sangat effort. Contoh kecilnya itu para pemotor dimana-mana memasang bendera merah putih di spion, di depan rumah tidak suruh pun mau memasang bendera merah putih. Harusnya pemerintah meyadari bahwa ada yang salah dengan negara saat ini, bukan malah tambah masalah dengan mengatakan mengibarkan bendera one piece di cap makar dan sebagainya.
Ya benar. Seharusnya bendera partai atau ormas yang harus di urus atau di tertibkan karena dari partai-partai itulah indonesia banyak mengalami kerugian akibat elit-elit partai yang melakukan korupsi dan membuat kebijakan yang merugikan negara.