Ya ini mau kita si om ada penjelasan detail. Tapi nampaknya pemerintah tidak mau tahu. Bahakan saya mendengar rekening untuk pendidikan juga diblokir. Saya melihat kebijakan saat ini makin kesono, tidak nalar sekali. Saking bingungnya negara mencari uang untuk pemasukan mereka membuat kebijakan tanpa kajian jelas.
Paling tidak ada penjelasan detail dulu, ada proses yang berjalan sebelum diblokir. Masa iya tiba-tiba diblokir tanpa proses, mana hak nasabahnya kan. Itu pihak bank juga agak-agak, masa tidak ada komunikasi ke nasabahnya dulu. Ya, pemerintah ini makin ngaco kebijakannya, makin hari makin jauh dari kemajuan.
Lucunya lagi ada kabar Bahwa penjudol di area bantul yogyakarta ditangkap karena berhasil mengakali situs judol dengan menggunakan akun baru dan meningkatakan kemenangan.
Ya, ini anomali dari kebijakan yang dibuat aparat itu sendiri. Aparat nangkap mereka yang ngakali judi, alasannya platform judinya bakal diusut juga. Tapi ya itu katanya, toh yang dipublish cuman mereka yang ditangkap di Bantul saja.

Satu lagi korban PPATK yang rekeningnya diblokir yaitu Ustadz Das'ad Latif speak up ke publik, dia menjadi korban karena rekening yang dipakek untuk membantu pembangunan mesjid diblokir oleh Bank. Paling parahnya lagi dari yang beliau ceritakan proses membuka rekening yang sudah terblokir tidak segampang dan secepat dibayangkan, beliau sudah ke Bank langsung untuk membuka blokir rekening dan sudah menunggu lebih dari satu minggu namun prosesnya belum selesai sampai speak up ke media beberapa hari yang lalu.
Ini contoh lainnya kalau PPATK itu memang asal babat blokir rekeningnya. Di atas juga sudah ada yang menyampaikan kalau rekening untuk pendidikan juga kena blokir. Kalau sudah kena blokir, sudah pasti tidak akan mudah untuk membuka blokirnya. Pihak bank juga pasti tidak mau disalahkan, mereka bakal mengatakan itu atas perintah PPATK. Sedangkan PPATK bakal berdalih mereka sudah melakukannya sesuai SOP.
Betul gan seharusnya memang adalah orang pilihan, sama seperti anggota DPR, Presiden, dan Wapres, tapi toh ijazah mereka bisa jadi dipertanyakan

Ya, idealnya begitu. Saya juga setuju kalau ijazah pejabat juga bisa dipertanyakan. Di negara ini apapun bisa asalkan ada ordal dan uang.
Ini malah nyasar ke E-Wallet. Entah PPATK ini kerasukan apa, atau PPATK ini dikasih target untuk dapat duit bayar utang negara. Wajar kalau lembaga negara disuruh nyari duit buat bayar utang karena duit yang ada sudah habis dikorupsi.
