Kembali ke topik ini karena kita tentu tahu bahwa di 25 agustus lalu banyak saudara kita yang turun ke lapangan atau lebih tepatnya ke gedung dpr yang membuat situasi sedikit memanas.
Ini tentu menajadi sebuah reaksi yang wajar bagi saya karena memang sebelumnya kita tahu bahwa kebijakan pemerintah saat ini dengan menaikan tunjangan untuk para dewan kita terlihat sangat berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan masyarakat. Mirisnya ketika rapat selesai setelah keputusan kenaikan tunjangan yang tidak masuk akal seperti tunjangan beras 20 juta bahkan tunjangan rumah 50 juta itu diakhiri dengan joged ria yang membuat banyak dari kita termasuk saya cukup geram dengan hal ini.
Beragam permainan narasi membuat pengguna media sosial harus bijak dalam memaknainya.
Memang sistem +62 sedang tidak baik selama ini. Tapi atas semua yang sedang terjadi memberikan pelajaran kepada semua kalangan apa yang seharusnya dilakukan.
Tunjangan yang diberikan dengan nominal tersebut terjadi disaat moment yang tidak tepat. Dari sudut pandang politik, penyetujuan atau pemberian tunjungan 50 Juta ini sebagai bentuk melancarkan program eksekutif yang telah dijanjikan dalam visi misi masa kampanye.
Dari sudut pandang umum, lembaga wakil rakyat itu bagus sebagai pengawasan, tapi oknum yang berada dalam gedung tersebut secara kualitas dan kuantitas masih belum layak mengembankan tugas tersebut sehingga ucapannya memicu amarah rakyat yang sulit mendapatkan uang bahkan untuk sekedar makan siang.
Satu lagi, jangan sampai insiden yang terus berlangsung ini menjadi siasat politik pihak yang berkepentingan.