Pertama, pertambangan bukan masalah untung atau rugi untuk sebuah negara, toh negara bisa membuat dan melebur uang kapan saja tergantung kebijakan politik. Namun permasalahannya jika pertambangan dikelola oleh negara maka unsur legalitas crypto harus jelas dinegara tersebut.
Kedua, Masalah maintenance dan hardware. Saya rasa sekelas Indonesia tidak cocok untuk melakukan pertambangan crypto karena hardware tergolong mahal dan untuk kalkulasi keuntungan tidak begitu jelas, malah negara lebih tepat untuk melakukan perdagangan yang simple dari pada pertambangan. Selain itu butuh maintenance dan pengawasan, jika terjadi kesalahan kelistrikan atau masalah hardware yang terlalu panas akan menyebabkan kebakaran.
Ketiga, Kondisi politik di Indonesia tidak cocok untuk mengadopsi teknologi terbaru seperti crypto.

Saya tidak akan mendukung hal ini, karna seperi yang disebutkan MOD -ck, saat ini Bitcoin hanya bisa di tambang dengan ASICs dan mungkin pada masa yang akan mendatang akan ada perangkat yang lebih cangih lagi (kemungkinan komputer kuantum), jika ada suatu negara menambang Bitcoin hal tersebut akan menyebabkan perlombaan menambang antar negara setelah itu akan menyebabkan kecemburuan sosial baik antar negara yang menambang maupun perorangan dan kemudian menimbulkan penguasaan jaringan Bitcoin (lihat apa yang terjadi dahulu ketika salah satu pool penambang Bitcoin memiliki lebih dari 30% kekuatan jaringan Bitcoin).


Note: Lebih baik pemerintah menerapkan sistem pajak penambangan Bitcoin & ALT (seperti yang terjadi dalam Emas & logam mulian lainya).