Quote from: Farul on April 17, 2020, 03:39:56 AM

Kalau Pemerintah Mengakui, User Bitcoin Bakal Tambah Banyak, Dan Pengaruh FIAT Punya Bank Sentral Melemah. Kalo Kekuatan Bank Sentral Melemah, Kebijakan Moneter Bakal Kurang Efektif, Yang Mana Cukup Buruk. (Mungkin Terlalu Hiperbolik)

Belum Juga Masalah 'Nasionalisme', "Ngapain Anjing Pemerintah Ngelegalin Bitcoin, Rupiah Harusnya Jadi Satu-Satunya Mata Uang Yang Legal Di Indonesia". Bakal Ada 'Public Backlash' Dari Golongan Konservatif(Mayoritas).

Sampai Sekarang Ane Masih Belum Nemu Dampak Positif Yang Signifikan Kalau Suatu Pemerintah Melegalkan Bitcoin sebagai Alat Pembayaran.

Bagi Sebagian Besar Pemerintah, Kerugian Yang Didapat Lebih Besar Dari Keuntungan Melegalkan Bitcoin.

Negara-negara ga setakut itu kalee ama Bitcoin, lha ente pikir aja bisa ngga sih dengan kapasitas tx/detik yang kecil bisa menggantikan FIAT? Mereka mengilegalkan Bitcoin simply karena ini uang sering dipakai buat yang aneh-aneh.

Keuntungannya besar kalau buat merchant di Indo yang kliennya di luar negeri, ane misalnya kalau bisa menerbitkan invoice penagihan di kripto bisa mengurangi biaya signifikan dari bisnis ane. Cuma ya itu tadi sulit dilegalkan terkait AML.

Quote from: joniboini on April 17, 2020, 06:13:39 AM

Btw, kenapa klasifikasi aturannya cuma 4? Dasarnya dari teori apaan ya?

Common sense keknya.

Mendukung Bitcoin ga harus jadi anarko a.k.a anti pemerintah garis keras. Itu pilihan masing-masing saja. Sudah bagus di Indonesia masih bisa depo/wd dengan nyaman, sudah dilindungi juga dengan regulasi PFAK.