Jadi, pahami sejarah itu dulu. Tidak perlu sih terbitkan mata uang digital rupiah segala, kan sudah ada internet bangking, sejenis ovo, gopay dan teman-teman lainnya,
kalau menurut saya Negara ini perlu untuk membuat suatu badan yang mengurus bitcoin sebagai layaknya emas, seperti Antam (tambang emas), dll. Mengapa?, karena negara sudah mengakui bitcoin sebagai komoditas, untuk itu manfaatkan untuk mendapatkan pemasukan negara, jangan setengah-setengah, mumpung yang lain belum, kapan lagi Indonesia sebagai yang terdepan, jangan ngekor terus.
Mining di indo gak cocok, hawa panas+listrik batu bara(mahal).
Lagipula gak ada advantage buat jadi first mover.
Digitalisasi transaksi bisa dibilang inevitable, Mana yang lebih baik, platform pembayaran dikuasai swasta atau pemerintah? Gimana kalo swasta-nya tiba2 sabotase/menyalahgunakan data? apalagi kalo swasta nya asing(VISA, Mastercard, OVO, Gopay mayoritas modal asing), bakal jadi ancaman keamanan negara kan?
Kalau dimiliki pemerintah, Fee-nya juga lebih murah, tujuan BI gembor-gemborin Uang digital adalah karena Pake uang fisik itu mahal,
makan sekitar 1% GDP. Kalau dimiliki swasta Fee-nya lebih mahal, kartu kredit aja fee-nya >1%.
Ada juga faktor lain kenapa BI mendorong CBDC(Central Bank Digital Currrency), kayak meminimalisasi tax evasion sama pencucian uang. Sama kebijakan moneter yang bakal lebih fleksibel, yaitu menghilangkan Zero Lower Bound pada suku bunga (bisa negatif).
Bacaan Lanjut tentang CBDC :
https://ripple.com/lp/cbdc-whitepaper/IMO Bank Sentral gak bakal pakai Network Ripple/Stellar buat CBDC,
for sovereignity reason