Quote from: PRESDIR on Today at 01:04:50 PM

Diawal munculnya crypto didalam negri dan mulai diperdagangkan saja itu sudah sering kali dibahas oleh OJK, BI dan lembaga keuangan lainnya baik pelarangannya,ijinnya serta banyak lainnya jadi berita seperti itu tidaklah mengherankan, karena ujung ujungnya akan terselip biaya pajak juga akan di incar mereka Grin

kata beritanya
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210610193236-37-252229/sri-mulyani-bi-ojk-bahas-soal-kripto-jadi-dipajaki

Seharusnya mereka bisa satu suara, tidak ada miskomunikasi. Satu melarang satu mengijinkan sedang pemerintah memiliki rencana pungut pajak. Seharusnya pemerintah sebagai penguasa pemberi regulator kepada Bappeti harus memberi penekanan jika diijinkan. Mereka seharusnya memiliki satu suara yang sama jika pemerintah benar menerapkan regulasi pajak. Statmen larangan OJK dan Bank Indonesia itu tentu menjadi kontradiksi dengan rencana pemerintahan saat ini. OJK juga harus detail dan hati-hati memberikan statmen baik lisan atau tulisan, karena saat ini kabar-kabar snagt mudah dipelintir dijadikan berita negatif.