Quote from: Oneandpure on Today at 02:22:05 AM

-snip- Untuk transparansi dari pemungutan pajak saya rasa agak sedikit riskan karena selama ini banyak terdapat kasus pejabat pemerintah di bagian perpajakan sering terkena kasus dan ini menjadi sedikit ragu bagi kita saat harus membayar pajak tanpa ada kejelasan manfaat dan keuntungan yang akan kita dapatkan, misalnya masih banyak situs cryptocurrency yang diblokir di IP negara kita.

Mau ragu atau tidak, tetap saja kena pajak kalau transaksi aset Cryptocurrency-nya melalui exchange yang sudah terdaftar di Bappebti.
Mengenai pajak nantinya digunakan untuk apa saja bisa dilihat gambaran umumnya melalui situs pemerintah yang terkait dengan hal itu, salah satu contohnya bisa dilihat di https://www.kemenkeu.go.id/media/19332/apbn-kita-februari-2022.pdf.

Kalau masalah situs cryptocurrency yang diblokir, itu masih bisa di-bypass dengan VPN, Tor atau lainnya, bahkan Binance yang notabene sudah diblokir saja masih bisa diakses dengan sedikit menambah settingan di host file PC.

btw, barusan saya dapat info dari Tokopedia terkait mekanisme penerapan pajak transaksi aset kripto ini, lebih kurang seperti berikut:

Quote from: do_not_reply@mailer.tokocrypto.com

☑️PPn dan PPh (sebesar 0,21%) akan diterapkan per 1 Mei 2022 dan digabungkan dengan biaya trading fee, sehingga total pemotongan menjadi 0,31% (trading fee 0,1% ditambahkan dengan PPn & PPh sebesar 0,21%).

☑️Penggabungan pemotongan ini dilakukan sementara agar implementasi dapat dilaksanakan tepat waktu sejak sosialisasi dimulai, dimana pedagang aset kripto dihimbau untuk menerapkan pajak dimulai tanggal 1 Mei 2022. -snip-

Kemungkinan beberapa waktu kedepan akan ada update terkait penambahan fitur yang berhubungan dengan pajak transaksi kripto ini.