Quote from: Husna QA on May 10, 2022, 11:29:25 PM

Quote from: Antonas1 on May 10, 2022, 10:24:22 PM

Quote from: DroomieChikito on May 10, 2022, 12:11:09 AM

Bappeti di bawah kemendag (kementerian perdagangan) jadi kalau mau berkoordinasi lintas lembaga/kementerian harus melalui menteri sebagai disposisinya.

Betul, cuma maksud saya Bappebti dalam hal ini pekerjaannya akan berhubungan juga dengan menkeu, ekonomi, dan lain-lain seperti yang udah saya sebutin diatas.

Saya lihat maksud keduanya sama, hanya dari masalah alur birokrasinya saja. Sebagai contoh pada penutupan akses Binomo, Bappebti berkoordinasi dengan Kominfo dan Polri untuk men-takedown paltform-nya.

Quote from: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220325065739-37-325860/aneh-binomo-sudah-75-kali-diblokir-bappebti-kok-bisa-lolos

Aplikasi Binomo berkali-kali sudah diblokir oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Namun nyatanya aplikasi tersebut masih bisa lolos dan kembali bisa diakses oleh masyarakat.

Diakui oleh Plt. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana, pihaknya sudah melakukan penutupan akses Binomo. Ini juga dilakukan dengan koordinasi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Polri, untuk takedown platform yang muncul baru-baru ini.

Mungkin ada baiknya bernaung independent alias langsung di bawah presiden langsung kayak lembaga lain biar nanti tidak bentrok kepentingan, karena kita tahu sendiri volume perdagangan market crypto ini bisa sampai ratusan triliun/tahun. Apa lagi rawan yang namanya korupsi, Nama plt yang mas Husna disebutkan di atas Indrasari Wisnu Wardhana kan tersangkut Korupsi minyak goreng, DNA-nya sudah kesana, mantal korup bakal tetap korup.