Tidak terbayang Bappebti sebagai lembaga/institusi milik pemerintah dalam annual report nya kalau menggunakan dokumentasi fake. Apa tidak ada lembaga yang mengaudit kalau begitu, belum lagi annual report tersebut kan diumumkan ke publik, saya kira malah bakalan menjatuhkan reputasi lembaga tersebut jika demikian.
Dan disisi lain kalaupun kita mau menyebutnya demikian, tentu harus punya proof data valid juga bahwa itu adalah benar-benar dokumen fake, jadi bukan hanya karena tidak terlihat oleh kita atau berdasar prasangka semata.
Saya memang tidak punya bukti valid untuk hal tersebut.
Tapi begini, saya pernah melihat sekelompok oknum dari sebuah institusi pemerintah yang melakukan
fake documentation secara langsung, yaitu pada saat pemberlakuan wajib masker dan jaga jarak di setiap tempat makan. Mereka meminta beberapa orang (pegawai depot dan konsumen) untuk mengenakan masker, kemudian difoto. Setelah itu orang-orang boleh melepaskan maskernya lagi, saat ditanya oleh beberapa konsumen, mereka mengatakan itu hanya untuk dokumentasi laporan.
Itu hanya sedikit contoh dari banyak hal serupa, saya pernah melihat dan di beberapa kasus harus terlibat karena sebagai vendor. Saat dokumentasi tersebut masuk kedalam laporan, itu akan dianggap valid.
Di persoalan Bappebti tersebut saya mengira hal yang sama terjadi, dan (lagi-lagi hanya) menduga dokumentasi dilakukan cuma di beberapa tempat (baik digital maupun
real) hanya untuk memenuhi laporan tahunan.