Pada quote sebelumnya kita membahas mengenai perlindungan investor, sudah jelas tertera di pasal tidak ada bentuk perlindungan investor.
Lalu untuk "hanya mengurusi perihal pemberian izin" silahkan digaris bawahi adalah tugas utamanya, bila mau dipecah pecah secara detail tentu menjadi banyak tugasnya.
Ibaratkan pekerjaan KPK, tugas utamanya nangkap koruptor. Klo mau di rinci tugasnya tentu menjadi banyak, ada evaluasi, penyidikan, pengumpulan bukti, dll...
Mari kita lihat korelasi Bappepti dalam perlindungan investor di dalam tugasnya, apakah ada? tidak ada.
Menurut saya, Bappebti sebagai badan pengawas perdagangan sudah menjalankan fungsinya untuk mengawasi dan meregulasi perdagangan di Indonesia, buktinya mereka sudah menerbitkan berbagai aturan khususnya terhadap perdagangan crypto
https://investor.id/market-and-corporate/302968/regulasi-baru-bappebti-tingkatkan-keamanan-investor-kripto. Tanpa adanya pengawasan dari Bappebti saya pikir perdagangan crypto di Indonesia mungkin akan sangat liar dan pastinya akan ada lebih banyak investasi bodong atau MLM yang mencaplok nama cryto untuk penipuan mereka. Dengan adanya label "Bappebti dan OJK" pada platform online juga bisa memberikan rasa aman (sedikit/banyak) untuk para investor.
Performa mereka yang mungkin kurang maksimal itu patut dimaklumi karena mereka adalah badan pemerintah, kalau misalnya mereka sangat ketat terhadap perdagangan yang ada nanti investor/trader merasa ditekan oleh badan ini. Terlebih jika para investor khususnya crypto kehilangan uang mereka pada aset yang mereka investasikan itu sudah menjadi resiko dari awal dan para investor/trader seharusnya sudah paham mengenai hal ini.