Quote from: Chikito on February 14, 2023, 01:24:50 AM

Tidak ada pembuktian spesifik OJK mampu menangani masalah ini. Investasi- investasi di bawah pengawasan mereka pun masih banyak yang bermasalah dan belum ada solusi (misal pengembalian dana, dsb). Jadi menurut saya itu hanya menambah beban mereka dan menumpuk permasalahan kepada OJK.

Seharusnya pemerintah itu berusaha memberi wewenang lebih luas ke Bappebti, bukan melimpahkan wewenang. kalau permasalahannya ke stabilitas sistem keuangan, kenapa bappebti tidak diturut sertakan juga dalam wilayah keuangan?

Fungsi OJK sebagai lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang telah di berikan tanggung jawab oleh pemerintah, sehingga mencoba mengintegrasikan cakupan fungsi lebih luas terhadap pengawasan di sektor industri crypto, meskipun seperti yang mas sampaikan bahwa masih banyak investasi di bawah pengawasan mereka yang masih bermasalah dan sudah pasti mereka akan menambah beban dan penumpukan masalah kepada lembaga tersebut.

Bappebti hanya di berikan wewenang untuk mengawasi, namun tidak diberikan tanggung jawab untuk menangani masalah ke uangan sebelumnya, karena di negara kita memiliki OJK sebagai salah satu dari beberapa lembaga bentukan yang secara fungsi lebih meluas pada sektor pengawasan jasa keuangan. Jika mengikut sertakan Bappebti dalam ranah pengawasan keuangan, mungkin harus membuat regulasi baru sebagai penguat tugas dan tanggung jawabnya, asumsi saya mungkin seperti itu sih mas.

Quote from: Chikito on February 14, 2023, 01:24:50 AM

Padahal wilayah crypto (pendapatan pajak 2022, hampir 250 milliar rupiah) itu sangat BASAH, pegawai kemendag juga pengen menikmati remunerasinya.

Kayaknya sih di wilayah ini yang menjadi masalahnya dan perdebatan mengenai pengalihan lebih kepada pendapatan yang BASAH, tetapi saya tidak terlalu memahami lebih jauh mengapa fungsi tersebut di alihkan kepada OJK, erat hubungannya mengenai jumlah pendapatan pajak yang di dapatkan semakin besar tiap tahunnya, MUNGKIN.